Portalkota – Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) kembali mencetak sejarah dengan meraih pendapatan tertinggi sepanjang 63 tahun pengelolaannya.
Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek GBK (PPKGBK), Rakhmadi A. Kusumo, dan kerja sama seluruh jajaran, pendapatan GBK pada 2025 mencapai Rp812 miliar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.
Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp566 miliar.
Capaian ini sekaligus memperkuat momentum optimalisasi aset negara di kawasan GBK, termasuk melalui penataan Blok 15 yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi negara dan masyarakat.
Baca Lainnya:
Perpres Publisher Rights Jadi Upaya Pemerintah Hadapi Dominasi Platform Digital
Pendapatan 2025 Loncat Hampir 4 Kali Lipat dari 2022
Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi menyampaikan bahwa pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan periode pascapandemi COVID-19.
“Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan pada 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemensetneg RI, ditulis Minggu (17/5/2026).
Dirut PPKGBK: Ini Hasil Kerja Sama Semua Pihak, Berkat Dukungan Pemerintah dan Masyarakat
Rakhmadi menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran, serta dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan, dan masyarakat.
“Alhamdulillah, pendapatan GBK pada 2025 mencapai Rp812 miliar berdasarkan laporan keuangan audited. Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi negara serta publik,” jelasnya.
Sepanjang 2025: GBK Jadi Pusat Olahraga, Budaya, MICE, hingga Agenda Nasional
Sepanjang 2025, kawasan GBK dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan:
· Olahraga
· Budaya
· MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)
· Rekreasi
· Komersial
· Agenda publik berskala nasional dan internasional
Ke depan, PPKGBK berharap kinerja positif tersebut dapat semakin diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15.
Penataan ini dipandang sebagai bagian penting dari agenda optimalisasi aset negara di kawasan GBK, sekaligus untuk memperkuat fungsi GBK sebagai pusat olahraga, ruang publik, kegiatan nasional, MICE, rekreasi, serta aktivitas ekonomi yang sehat dan terukur.
Koordinasi Lintas Lembaga: Kemensetneg, Kemenkeu, TNI, Polri hingga Aparat Penegak Hukum
Baca Lainnya:
Guru Non-ASN Harus Segera Diberi Kepastian Status, Komisi X DPR Usul Jadikan ASN
Dalam pelaksanaannya, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya.
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penataan Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan pendapatan yang melesat dan pengelolaan yang kian profesional, GBK tak hanya menjadi ikon olahraga nasional, tetapi juga mesin ekonomi strategis yang menghidupi aset negara dan memberi manfaat luas bagi publik.(ris)
