PORTAL KOTA-Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 resmi digelar di Bandar Lampung pada Rabu (15/7), dihadiri Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja.
Acara ini menjadi ajang koordinasi dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kepolisian, dan PT Jasa Raharja sebagai Tim Pembina Samsat.
Baca lainnya:
Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci membangun sistem pelayanan yang efektif sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
“Semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin baik dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Jika sinergi berjalan optimal, maka penerimaan PKB dan BBNKB akan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah,” ungkap Fatoni.
Rakornas tahun ini menyoroti hasil evaluasi nasional yang menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan belum tergarap maksimal, terutama akibat tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Fatoni menyebut kondisi ini membutuhkan perhatian serius dengan melakukan pembenahan tata kelola sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak.
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah dapat memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan yang menjadi kewenangannya, seperti relaksasi pajak, pemutihan, penghapusan sanksi administrasi, hingga pemberian insentif.
“Kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis sesuai kondisi daerah masing-masing,” jelasnya.
Fatoni juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan Samsat.
Berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah diharapkan dapat direplikasi sehingga mampu mempercepat peningkatan pendapatan daerah.
Dari sisi pelayanan, transformasi menuju layanan yang mudah, cepat, transparan, dan berbasis digital menjadi salah satu fokus utama.
Fatoni mendorong perluasan penerapan e-Samsat, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, hingga pelayanan door to door agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan mengakses layanan.
Baca lainnya:
Menurutnya, Rakornas Samsat Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola PKB dan BBNKB sebagai instrumen strategis penguatan PAD.
Pengelolaan yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat dinilai mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Dengan sinergi yang semakin kuat, pelayanan yang semakin modern, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat, PKB dan BBNKB akan tetap menjadi andalan daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Fatoni.(Eka)
