PORTAL KOTA-Komisi X DPR RI mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menyederhanakan birokrasi penelitian serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Langkah tersebut dinilai penting agar tambahan anggaran riset yang disiapkan pemerintah mampu menghasilkan inovasi yang berdampak bagi pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Kepala BRIN.
Baca lainnya:
Terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Karmila mengapresiasi perbaikan tata kelola BRIN yang tercermin dari menurunnya jumlah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari 66 menjadi 39 rekomendasi.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen BRIN dalam memperbaiki sistem tata kelola lembaga.
“Kami mengucapkan apresiasi bahwa dari 66 sekarang hanya 39 rekomendasi. Mudah-mudahan semakin terus ada perbaikan yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Meski demikian, legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai BRIN masih perlu membenahi birokrasi penelitian yang selama ini dikeluhkan banyak perguruan tinggi. Proses administrasi yang dinilai rumit berpotensi menghambat produktivitas riset serta pengembangan inovasi.
“Ada keluhan dari kampus-kampus bahwa birokrasi penelitiannya rumit. Nah, ini apakah kita ada perbaikan ke depan,” katanya.
Karmila juga meminta BRIN mengambil peran yang lebih strategis sebagai pusat kolaborasi riset nasional yang mampu menghubungkan perguruan tinggi, peneliti, dunia industri, serta kebutuhan pembangunan nasional.
Menurutnya, peran tersebut akan semakin penting seiring rencana pemerintah menambah anggaran riset pada 2027.
“BRIN ini sebaiknya menjadi benar-benar pusat kolaborasi riset dan perguruan tinggi, apalagi dalam waktu dekat di 2027 juga ada penambahan anggaran dari Pak Presiden supaya world rank university kita semakin tinggi juga untuk kampus-kampus,” terangnya.
Baca lainnya:
Ia menegaskan, peningkatan anggaran riset harus diikuti sistem kolaborasi yang lebih efektif agar mampu menghasilkan inovasi berkualitas dan meningkatkan posisi perguruan tinggi Indonesia dalam pemeringkatan dunia.
Selain itu, Karmila menilai keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya diukur dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga dari kualitas hasil riset yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendorong inovasi nasional, serta memperkuat daya saing bangsa.
Komisi X DPR RI berharap BRIN terus memperbaiki tata kelola riset, memangkas birokrasi penelitian, serta memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi sehingga investasi negara di sektor riset dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan nasional.(Eka)
Informasi dalam berita ini disusun berdasarkan siaran pers yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR RI.
