Portalkota – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menegaskan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus diambil secara hati-hati dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap pemberitaan terkait kebijakan sekolah daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sempat digulirkan pemerintah.
“Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (26/3/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menekankan bahwa setiap keputusan harus melalui proses kajian yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.
Baca Lainnya:
PJJ Dibatalkan, Mendikdasmen Pastikan Siswa Tetap Tatap Muka Usai Lebaran
Dukung Pembatalan Wacana PJJ
Reni mendukung pembatalan wacana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Menurutnya, hingga saat ini, model pembelajaran tatap muka masih menjadi metode yang paling optimal dalam mendukung proses belajar mengajar.
Interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pemahaman materi, serta perkembangan sosial peserta didik.
“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” jelasnya.
Inovasi Pendidikan Harus Terukur
Reni juga mengingatkan bahwa inovasi dalam pendidikan tetap diperlukan, namun harus diimplementasikan secara terukur dan tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.
Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan pakar pendidikan dalam setiap perumusan kebijakan.
Kebijakan Harus Berpihak pada Peserta Didik
Lebih lanjut, Reni berharap setiap kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.
“Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita,” terangnya.
WFH untuk Sektor yang Relevan
Dalam konteks penghematan energi yang menjadi isu nasional, Reni mendorong pemerintah agar secara cermat menentukan sektor-sektor yang lebih relevan untuk diterapkan kebijakan Work From Home (WFH), sehingga tidak ada proses kegiatan penting yang terganggu.
Baca Lainnya:
Pasca Lebaran, KAI Commuter Catat Tren Pengguna Jabodetabek hingga 320 Ribu Orang
Dengan pembatalan wacana PJJ, pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran tatap muka sekaligus mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia jika suatu saat kebijakan pembelajaran daring benar-benar diperlukan.(ris)
