PORTAL KOTA-Dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah sejak awal Juni 2026 mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.
Ia meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret sekaligus memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Mufti menilai, pemadaman listrik yang semakin sering terjadi tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” kata Mufti, dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (20/6/2026).
Baca lainnya:
Kemenag Siapkan Rp295,8 Miliar untuk Kenaikan Insentif Guru Madrasah Non ASN
Berdasarkan penjelasan PLN, pemadaman bergilir dilakukan akibat berkurangnya kapasitas pasokan listrik yang dipicu gangguan pembangkit dan pemeliharaan sistem di beberapa wilayah.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.
Mufti menegaskan, kondisi tersebut harus dijelaskan secara utuh kepada publik agar masyarakat memahami akar persoalan dan tidak berkembang spekulasi di tengah situasi yang terjadi.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa dampak pemadaman tidak bisa dianggap sepele. Aktivitas rumah tangga terganggu, proses belajar mengajar terhambat, hingga pelaku UMKM mengalami penurunan produktivitas akibat keterbatasan pasokan listrik.
Menurut Mufti, pemadaman dalam durasi panjang dan berulang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat luas.
Baca lainnya:
METOO Perkuat Tren Oral Beauty di TikTok For You Beauty 2026 Lewat Inovasi Perawatan Mulut
“Pemadaman listrik yang berlangsung lama dan berulang tentu menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun nonmateriil bagi masyarakat,” jelasnya.
Mufti juga mengingatkan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan kelistrikan harus menjadi prioritas pemerintah dan PLN.
Ia menilai transformasi BUMN di sektor energi harus diwujudkan melalui layanan yang andal, stabil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Transformasi BUMN harus mampu menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat. Dalam sektor ketenagalistrikan, ukuran yang paling mudah dilihat publik adalah apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan,” katanya.
Mufti berharap pemerintah dan PLN dapat segera menyelesaikan persoalan pasokan listrik dan memastikan kejadian serupa tidak berulang.
“Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata agar pemadaman listrik bergilir tidak terus terjadi,” tutupnya. (Ris)
