Portalkota-Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.400 per dolar AS memicu gelombang kekhawatiran di ruang publik.
Di media sosial, muncul berbagai narasi yang menuding pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sengaja membiarkan rupiah melemah demi kepentingan tertentu, mulai dari dorongan ekspor hingga keuntungan pihak penyimpan dolar AS.
Namun jika dilihat lebih dalam, tekanan terhadap rupiah saat ini justru lebih mencerminkan dinamika global yang sedang tidak ramah bagi mayoritas negara berkembang, bukan semata persoalan domestik.
BI: Rupiah Undervalue, Fundamental Ekonomi Kuat
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa rupiah saat ini undervalue (terlalu murah). Menurutnya, ada dua alasan tekanan jangka pendek yaitu faktor global dan faktor musiman.
Baca lainnya:
Euforia The Regards, Anthem Kelas Pekerja dengan Sentuhan Gypsy Ska dan Ballad
“Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di kuartal I-2026, inflasi rendah, cadangan devisa kuat, dan kredit yang tumbuh tinggi, seharusnya menjadi dasar rupiah stabil dan menguat. Tapi tekanan jangka pendek memang ada,” kata Perry usai rapat dengan Presiden di Istana Negara, Selasa (5/5/2026).
Faktor global yang dimaksud: harga minyak tinggi, suku bunga AS meningkat, yield US Treasury 10 tahun di 4,47 persen, serta dolar AS yang menguat. Faktor musiman: kebutuhan devisa untuk repatriasi dividen, pembayaran utang, dan jamaah haji.
Penguatan Dolar AS Tekan Banyak Mata Uang Emerging Market
Secara historis, ketika dolar AS menguat agresif akibat suku bunga tinggi di AS, hampir seluruh mata uang emerging market mengalami tekanan. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada rupiah.
Mata uang seperti yen Jepang, won Korea Selatan, peso Filipina, hingga rupee India juga mengalami volatilitas akibat arus modal global yang kembali masuk ke aset berbasis dolar AS. Konflik geopolitik di Timur Tengah juga ikut mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan risk aversion di pasar keuangan global.
Pembatasan Beli Dolar Bukan Tanda Krisis
Salah satu isu yang ramai diperdebatkan adalah kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaction maksimal US$25.000 per bulan. Di media sosial, kebijakan ini dikaitkan dengan spekulasi cadangan devisa sedang bermasalah.
Padahal, BI pernah menerapkan kebijakan serupa sejak 2015 untuk memastikan transaksi valas dalam jumlah besar memiliki kebutuhan riil (impor, pendidikan, kesehatan, perjalanan luar negeri, investasi legal). Kebijakan ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen stabilisasi pasar dibanding sinyal krisis.
Mengapa Rupiah Belum Langsung Menguat?
Stabilisasi nilai tukar tidak bekerja secara instan. Pergerakan kurs dipengaruhi banyak variabel eksternal yang bergerak cepat: ekspektasi suku bunga The Fed, harga energi, geopolitik, hingga perilaku investor asing. Efektivitas kebijakan moneter diukur dalam horizon menengah, bukan hitungan jam atau sehari setelah diumumkan.
BI telah menerapkan pendekatan “all out” : intervensi pasar valas, optimalisasi instrumen moneter, penguatan pasar obligasi, serta koordinasi dengan pemerintah.
Fundamental Domestik Masih Jadi Penopang
Meski rupiah tertekan, indikator fundamental Indonesia relatif terjaga:
- Cadangan devisa memadai untuk pembiayaan impor dan utang luar negeri jangka pendek.
- Sektor perbankan mencatat rasio permodalan cukup kuat.
- Inflasi domestik relatif terkendali.
Investor global tidak hanya melihat nilai tukar harian, tetapi juga stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar.
Fluktuasi Rupiah Perlu Dilihat Secara Utuh
Volatilitas nilai tukar adalah bagian dari dinamika global yang sulit dihindari, terutama bagi emerging market yang terintegrasi dengan arus modal internasional.
Baca lainnya:
DPR Dorong Optimalisasi BUMD dalam Pengelolaan Sampah
Pelemahan rupiah memang perlu diwaspadai karena berdampak pada impor, biaya energi, dan sentimen pasar. Namun menjaga stabilitas psikologis pasar sama pentingnya agar tekanan eksternal tidak berubah menjadi kepanikan domestik.
Narasi bahwa pelemahan rupiah sepenuhnya “direkayasa” pemerintah perlu disikapi lebih kritis dan proporsional. Sebab secara global, tekanan terhadap mata uang negara berkembang memang sedang meningkat.(ris)
