Raperda Penyelenggaraan Perhubungan, Demokrat Tangsel Berikan 10 Poin Penting

Portalkota-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bersama DPRD Kota Tangsel sedang merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut mencakup banyak aspek seperti transportasi dan sebagainya.

Fraksi Demokrat Kota Tangsel melalui Ketua Fraksi Rizki Jonis memberikan pandangan umum (Pandum) terhadap Raperda Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam pandangannya, dijelaskan Jonis, ada 10 poin hal penting dalam mengatur penyelenggaraan perhubungan.

Pertama, mengenai pengaturan transportasi umum dimana penetapan peraturan terkait pengelolaan dan pengembangsn sistem transportasi umum di daerah tersebut.

“Kedua pengaturan infrastruktur jalan, regulasi terkait pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jaringan jalan serta trotoar. Ketiga, pengaturan transportasi berbasis lingkungan, mendorong metode transportasi yang ramah lingkungan, seperti sepeda, pejalan kaki, dan transportasi umum,” ujarnya ditulis Kamis (30/11/2023).

**Berita lainnya: Pemkot Tangsel Raih Penghargaan STBM Pratama dari Kementerian Kesehatan RI

Lanjutnya, dalam Raperda tersebut juga harus diatur mengenai pengaturan parkir di berbagai lokasi dan menyiapkan fasilitas parkir.

Kemudian, pengaturan keamanan transportasi, dengan menetapkan standar keamanan untuk transportasi, termasuk pencegahan kecelakaan dan peningkatan keselamatan.

“Pengaturan kerjasama dengan pihak swasta, memfasilitasi kerjasama dengan sektor swasta untuk pengembangan proyek infrastruktur perhubungan,” jelasnya.

“Lalu, pengaturan pengelolaan lalu lintas regulasi terkait pengaturan lalu lintas dan penanganan kemacetan,” tambahnya.

Dijelaskan Jonis, pengaturan pengembangan teknologi, untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan teknologi dalam perhubungan, seperti pengenalan transportasi berbasis teknologi digital.

Kemudian, pengaturan partisipasi masyarakat, untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait perhubungan.

“Terakhir, pengaturan penyediaan aksesibilitas memastikan aksesibilitas yang baik untuk semua warga, termasuk penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie juga sependapat dengan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat Tangsel.

Msnurutnya, Raperda tentang penyelenggaraan perhubungan harus mencakup regulasi terkait transportasi dan komunikasi dalam suatu daerah.

“Dan raperda ini telah mengakomodir muatan materi yang telah disebutkan dalam pandangan umum Fraksi Demokrat,” tutupnya.(eka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *