PORTAL KOTA-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan tengah mengkaji pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak di Kota Tangsel.
Sekretaris Fraksi PDIP, Syamsul Heriyanto, menyatakan langkah tersebut mendesak mengingat data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang mencatat 397 kasus kekerasan sepanjang 2025, dengan 285 kasus menimpa anak.
“Fraksi PDI Perjuangan sedang melakukan kajian secara serius terkait pembentukan KPAD. Kami melihat kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan perhatian khusus. Anak-anak Kota Tangerang Selatan harus diselamatkan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi,” ujar Syamsul.
Baca lainnya:
Dari 285 kasus kekerasan terhadap anak tersebut, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, pencabulan, hingga persetubuhan.
Syamsul menilai angka tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar tidak lagi memandang persoalan kekerasan terhadap anak sebagai kasus biasa.
Menurutnya, keberadaan KPAD nantinya diharapkan mampu menjadi lembaga independen yang fokus mengawasi pemenuhan hak anak, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus anak.
Syamsul menilai perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan perangkat daerah yang sudah ada. Dibutuhkan lembaga khusus yang memiliki fungsi pengawasan, advokasi, edukasi, serta mendorong kebijakan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.
Baca lainnya:
“Pembentukan KPAD bukan sekadar menambah lembaga, tetapi menjadi langkah nyata agar perlindungan terhadap anak lebih optimal. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan Kota Tangerang Selatan sebagai kota yang aman dan ramah anak,” katanya.
“Anak adalah generasi penerus bangsa. Ketika mereka menjadi korban kekerasan, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan mereka, tetapi juga masa depan daerah ini. Karena itu, kami berharap kajian pembentukan KPAD dapat segera ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang konkret,” tegasnya.
Fraksi PDIP berharap pembentukan KPAD mendapat dukungan dari seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat, hingga komunitas pemerhati anak.(Eka)
