Portalkota-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus memperkuat upaya pemerataan akses keuangan bagi masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat pleno penetapan program kerja TPAKD bertema “Pemerataan Akses Keuangan Berbasis Wilayah untuk Penguatan Ekonomi Lokal” yang digelar di Gedung Galeri Koperasi dan UKM, Serpong, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Tangsel dalam memperluas akses pembiayaan formal yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Fokus program diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, pelajar, penyandang disabilitas, serta calon pekerja migran Indonesia.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa akses keuangan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.
Baca lainnya:
Wakili Tangsel, Pondok Pucung Optimistis Raih Prestasi pada Lomba 10 Program Pokok PKK Banten
Menurutnya, perluasan akses pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan modal usaha, tetapi juga memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara ekonomi.
“Tujuan kita adalah memastikan seluruh kelompok masyarakat, mulai dari perempuan, pelajar, hingga teman-teman disabilitas, memiliki ruang dan akses pembiayaan yang sama. Tidak ada yang boleh tertinggal,” ujar Pilar.
Selain memperluas akses pembiayaan, Pemkot Tangsel juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia asal Tangerang Selatan.
Melalui berbagai program pelatihan vokasi, pemerintah daerah berharap para pekerja migran memiliki kompetensi yang mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Kendala Legalitas Masih Menjadi Tantangan UMKM
Dalam rapat pleno tersebut, persoalan legalitas usaha dan kelengkapan administrasi masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal.
Pilar menjelaskan, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun dokumen legalitas lainnya yang menjadi persyaratan dasar dalam pengajuan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan.
Padahal, sebagian besar UMKM di Tangerang Selatan dinilai memiliki produk dan potensi usaha yang layak untuk mendapatkan dukungan permodalan.
“Sebagian besar pelaku UMKM kita sebenarnya memiliki produk yang layak untuk mendapatkan dukungan pembiayaan. Namun, mereka masih terkendala persyaratan administratif. Ini yang ingin kita selesaikan bersama,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Tangsel bersama sektor perbankan dan perangkat daerah terkait terus melakukan pendampingan serta edukasi kepada pelaku usaha.
Pendampingan meliputi pengurusan perizinan usaha, pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
Dorong Masyarakat Beralih ke Pembiayaan Formal
Pemkot Tangsel juga menargetkan pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman online ilegal maupun rentenir yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
Melalui program TPAKD, pemerintah berupaya menghubungkan masyarakat dan pelaku UMKM dengan berbagai fasilitas pembiayaan resmi yang disediakan perbankan maupun pemerintah, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kita ingin masyarakat tidak lagi terjebak pinjol ilegal atau rentenir. Caranya dengan menyambungkan mereka ke ekosistem keuangan formal yang sudah tersedia, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tegas Pilar.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih aman, terjangkau, dan produktif bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas usaha para pelaku UMKM.
Program TPAKD Dapat Pengakuan Nasional
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, menyampaikan bahwa berbagai program edukasi keuangan dan peningkatan kapasitas UMKM yang dijalankan sepanjang 2025 telah mencapai target yang ditetapkan.
Capaian tersebut dinilai selaras dengan tujuan utama TPAKD, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan akses keuangan bagi masyarakat.
Baca lainnya:
Prabowo Tunjuk Nanik S. Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional, Program MBG Tetap Berjalan
Atas berbagai upaya tersebut, Kota Tangerang Selatan berhasil memperoleh nominasi penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Ini menjadi bukti bahwa program yang kita jalankan mendapat pengakuan secara nasional. Ke depan masih ada sejumlah program prioritas yang sedang menunggu persetujuan untuk segera dilaksanakan,” ujar Bambang.
Melalui rapat pleno penetapan program kerja ini, Pemkot Tangsel berharap dapat mempercepat pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah kota sekaligus memperkuat fondasi ekonomi lokal yang tumbuh dari tingkat masyarakat dan pelaku usaha kecil. (ris)
