Portalkota – Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan komitmennya untuk mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Menurutnya, dari sekian banyak usulan pemekaran, Cilangkahan yang paling siap.
“DOB Kabupaten Cilangkahan itu terus kita suarakan ke pusat dalam berbagai hal dan kesempatan. Jadi kita terus proaktif mengingatkan terkait pemekaran itu,” kata Andra Soni saat berdialog bersama Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, ditulis Selasa (19/5/2026).
Baca Lainnya:
Andra Soni: 695 Koperasi Merah Putih di Banten Sudah Operasional dari Target 1.551
Sambil Tunggu Moratorium, Fokus pada Pelayanan Dasar dan Infrastruktur
Oleh karena itu, sambil menunggu dibukanya moratorium pemekaran, Gubernur Andra Soni fokus pada peningkatan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah Lebak Selatan.
Berbagai program sudah diluncurkan ke daerah yang masuk kawasan Banten bagian selatan tersebut.
Saat ini, Pemprov Banten bersama Pemkab Lebak terus berupaya membuka akses layanan dasar masyarakat. Di sektor kesehatan, sudah berdiri RSUD Malingping dan Cilograng untuk pemenuhan layanan kesehatan masyarakat. Pemprov Banten juga mengalokasikan anggaran untuk:
· Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra)
· Pembangunan irigasi
· Program pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta
Rencana Gubernur: Sekolah Unggulan Boarding School di Banten Selatan
“Fokus pembangunan kita banyak di wilayah Banten Selatan. Karena kita sadar aksesibilitas di sana harus terus ditingkatkan, sehingga ketika pemekaran dilakukan, kondisi layanan dasar, infrastruktur, dan fasilitas lainnya sudah dalam kondisi baik. Bahkan ke depan saya mempunyai rencana membangun sekolah unggulan berbasis boarding school di sana,” terangnya.
Persyaratan Administratif Lengkap, Anpres Sudah Keluar
Andra Soni mengakui bahwa persyaratan administratif terkait DOB Kabupaten Cilangkahan seluruhnya sudah terpenuhi, bahkan sampai tahap keluarnya surat Amanat Presiden (Anpres).
Artinya, Cilangkahan adalah daerah yang paling siap untuk dimekarkan. Pemprov Banten pun sudah melakukan perencanaan pemekaran itu ke dalam RPJMD.
“Tentu kita juga tidak bisa berdiam diri begitu saja. Kami bersama seluruh stakeholder serta masyarakat Cilangkahan harus terus melakukan upaya persiapan lainnya secara bertahap. Makanya, saya butuh banyak masukan,” katanya.
Bakor PKC: Cilangkahan Layak Mekar, Wilayah Luas dan Potensi PAD Besar
Ketua Bakor PKC, Herry Djuhaeri mengapresiasi langkah aktif Gubernur Banten dalam memperjuangkan DOB Kabupaten Cilangkahan.
Menurutnya, Kabupaten Cilangkahan sudah layak dimekarkan karena selain wilayahnya yang cukup luas, daerah ini memiliki potensi PAD yang juga cukup besar.
“Insya Allah, kita akan lebih cepat mandiri jika sudah menjadi kabupaten sendiri,” terangnya.
Sejarah Pemekaran: Telah Diwacanakan Sejak Sebelum Banten Jadi Provinsi
Herry menjelaskan, wacana pemekaran Kabupaten Cilangkahan sejatinya sudah lama diwacanakan—bahkan sebelum Banten menjadi provinsi sendiri.
Saat masih tergabung dengan Jawa Barat, wacana pemekaran Kabupaten Malingping sudah muncul. Namun, dalam perjalanannya, yang didahulukan adalah pemekaran Provinsi Banten.
“Setelah terbentuknya Provinsi Banten, pemekaran Kabupaten Cilangkahan dilakukan. Tapi ternyata dalam dinamikanya, daerah lain terlebih dahulu yang dimekarkan,” paparnya.
Baca Lainnya:
Gubernur Banten Gagas SMK Link and Match di Dua Kawasan Industri
Harapan: Pemekaran Terwujud di Era Andra Soni
Herry berharap pemekaran DOB Kabupaten Cilangkahan bisa segera terwujud di era kepemimpinan Gubernur Andra Soni. Apalagi, sebelum menjabat sebagai gubernur, Andra Soni sudah turut aktif memperjuangkan pemekaran Kabupaten Cilangkahan bersama Bakor PKC.
“Beliau beberapa kali memfasilitasi kami bertemu dengan pimpinan DPR RI,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh dari gubernur dan kelengkapan administrasi, DOB Cilangkahan tinggal menunggu waktu. Bukan sekadar wacana, tetapi sebuah keniscayaan yang perlahan mendekati kenyataan.(uci)
