portalkota-Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada 7–8 Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), termasuk di Tangerang yang berlangsung di Grand Serpong Hotel.
Sebanyak 500 peserta per hari mengikuti kegiatan ini, terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, serta juru masak. Total peserta mencapai seribuan orang selama dua hari pelaksanaan di wilayah Tangerang.
Pembukaan kegiatan dilakukan secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya.
Ia menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama.
“Pelatihan penjamah makanan ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dengan SLHS, kegiatan produksi makanan bergizi dilaksanakan di tempat yang sarana-prasarananya terjamin kebersihan dan kesehatannya,” ujar Sony, Sabtu (7/3/2026).
Baca lainnya:
Dampingi Wamendag RI, Pilar Sebut Bazar Ramadan Solusi Jaga Daya Beli Masyarakat
Target 25 Ribu SPPG dan Sanksi bagi yang Tidak Layak
Sony mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah berdiri lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia, sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.
“Kami mengarahkan kepada seluruh KPPG untuk mengingatkan mitra-mitranya bahwa sejak dinyatakan operasional hingga 30 hari harus segera mendaftar untuk proses SLHS. Apabila 30 hari belum mendaftar, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG,” tegas Sony.
Ia menambahkan bahwa jajaran Direktur Pemantauan dan Pengawasan telah melakukan inspeksi ke 25.061 SPPG.
Beberapa SPPG yang tidak memenuhi persyaratan langsung diberi surat peringatan, dan ada juga yang langsung dihentikan operasionalnya karena sarana prasarana yang benar-benar tidak layak.
“Contohnya, saat saya langsung datang ke satu tempat di satu provinsi, sarana prasarananya benar-benar tidak layak, mulai dari sirkulasi udara, suhu ruangan saat produksi, hingga instalasi pengolahan air limbah yang hanya berupa septic tank. Saat itu juga kami hentikan,” paparnya.
Enam Prinsip Higiene Sanitasi dan Transparansi Menu
Sony menekankan bahwa Bimtek SLHS fokus pada penerapan prinsip higiene sanitasi pangan siap saji yang meliputi enam prinsip:
- Higiene Sanitasi Makanan
- Higiene Perorangan
- Sanitasi Tempat dan Bangunan
- Sanitasi Peralatan
- Standar Baku Mutu
“Dengan demikian, program MBG ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas sehingga akan menjadi MBG yang berdampak positif bagi generasi kita,” tegasnya.
Selain itu, Sony mengimbau setiap KPPG dan SPPG untuk memiliki media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
Media sosial tersebut wajib menginformasikan menu harian, kandungan gizi, hingga harga bahan makanan.
“Jadi SPPG wajib menginformasikan hari ini menunya apa, kandungan gizinya, termasuk harganya berapa. Misalkan hari ini nasi, ayam teriyaki, steam wortel dan buncis, buah pisang, itu harus ada harganya. Silakan masyarakat memonitor dan sesuaikan dengan harga yang real dan faktual,” ungkapnya.
Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian, dapat langsung memprotes melalui media sosial SPPG atau menghubungi hotline di 127 serta nomor WhatsApp dan telepon yang tersedia.
Kualitas Makanan Ditentukan dari Pengolahan hingga Penyajian
Sementara itu, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional Brigjen (Purn) Suardi Samiran dalam pembukaan di KPPG Cirebon menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
“Standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG. Melalui Bimtek ini, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya,” terangnya.
“Percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi,” tutupnya.
Baca lainnya:
Wamendag Pastikan Ketersediaan Stok Bahan Pokok Aman
Dengan digelarnya Bimtek serentak di delapan wilayah KPPG, Badan Gizi Nasional berharap seluruh SPPG di Indonesia dapat segera memenuhi standar SLHS, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa.(ris)
