Portalkota – Kantor Pertanahan (Kantah) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan peningkatan status menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026.
Target ini dicanangkan sebagai kelanjutan dari status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah dipertahankan sebelumnya.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Kantah Tangsel menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan untuk memperkuat transparansi dan komunikasi publik terkait layanan pertanahan.
Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriyadi menegaskan bahwa peran media sangat strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menyosialisasikan berbagai inovasi layanan yang sedang dijalankan.
“Upaya meraih WBBM tidak hanya bertumpu pada pembenahan internal. Keterbukaan informasi menjadi kunci, dan media berperan strategis untuk menyampaikan perubahan layanan yang tengah kami jalankan,” ujar Seto saat menerima kunjungan PWI Tangsel di kantornya, Serpong, Rabu (28/1/2026).
**Baca Lainnya:
Oknum Guru yang Lecehkan Murid di Serpong Berpotensi Diberhentikan Tidak Hormat
Ia menjelaskan, berbagai terobosan terus didorong, termasuk penguatan sistem digital, percepatan sertifikasi tanah, serta penanaman budaya kerja berintegritas di kalangan pegawai.
Komitmen lain yang ditegaskan adalah pencapaian Zero Tunggakan, dengan menargetkan penyelesaian seluruh layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) terbaru pada tahun 2026.
“Komitmen ini bukan sekadar administrasi, melainkan tanggung jawab moral seluruh pegawai, mulai dari pimpinan hingga pelaksana layanan. Kami siap menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, bersih, dan transparan bagi masyarakat,” tegas Seto.
Ketua PWI Kota Tangerang Selatan, Ahmad Eko Nursanto, menyambut positif kerja sama ini dan menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung reformasi birokrasi.
“PWI Tangsel siap menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi layanan pertanahan sekaligus mengawal reformasi birokrasi agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ungkap Eko.
Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan pertanahan, sekaligus memperkuat akuntabilitas institusi dalam perjalanannya meraih predikat WBBM 2026.(ris)
