Portalkota – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong pengawasan partisipatif publik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan mendokumentasikan menu MBG sebagai langkah yang tepat, namun perlu dikawal serius.
“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” ujar Netty, dikutip dari Parlementaria, Rabu (28/1/2026).
Netty menekankan bahwa keterbukaan informasi harus diiringi dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan adil.
**Baca Lainnya:
a
Ia menegaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat harus dimanfaatkan untuk evaluasi dan perbaikan program secara nyata, bukan hanya menjadi wacana tanpa penyelesaian.
“Kritik dan masukan dari orang tua maupun guru tidak boleh dipersepsikan sebagai gangguan terhadap program. Sebaliknya, hal tersebut harus dipandang sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Netty juga mengingatkan bahwa fokus utama program adalah penerima manfaat, yaitu anak-anak.
Setiap proses pengawasan, menurutnya, harus berorientasi pada perlindungan anak dan tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi mereka.
Di samping pengawasan publik, Netty melihat penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai kunci keberhasilan.
Ia menekankan pentingnya menanamkan pemahaman bahwa transparansi, akuntabilitas, dan respons terhadap masukan publik merupakan bagian integral dari tata kelola program yang baik.
“Program ini adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, pengawalan kebijakan harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan,” tutupnya.(ris)
