PORTAL KOTA – Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Penyerahan DIM tersebut menjadi langkah awal pembahasan bersama pemerintah terhadap RUU yang telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penyampaian DIM tersebut. Menurutnya, dokumen itu akan menjadi bahan bersama bagi DPR dan pemerintah untuk memasuki tahap pembahasan RUU Perampasan Aset.
Baca Lainnya:
“Rapat ini menjadi salah satu penanda awal komitmen kita untuk melakukan reformasi sistem penegakan hukum melalui pengaturan mekanisme perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana,” ujar Habiburokhman.
Rapat kerja tersebut dihadiri jajaran pemerintah dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam rapat tersebut, Komisi III menyampaikan penjelasan mengenai RUU Perampasan Aset, sementara pemerintah menyampaikan pandangan Presiden dan menyerahkan DIM. Rapat juga membahas rancangan jadwal dan rencana kerja serta pembentukan panitia kerja.
Habiburokhman menjelaskan RUU Perampasan Aset merupakan penugasan kepada Komisi III berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/I/2026-2027 tentang Perubahan Kelima Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 tertanggal 27 Agustus 2026.
Ia mengungkapkan Komisi III bersama Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan sedikitnya 81 kegiatan untuk menghimpun aspirasi dan masukan dalam proses penyusunan serta persiapan pembahasan RUU tersebut. Kegiatan itu melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, dan kalangan mahasiswa, termasuk melalui kunjungan kerja ke sejumlah wilayah serta penerimaan masukan tertulis dari masyarakat.
Baca Lainnya:
Dalam pemaparannya, Habiburokhman menyebutkan delapan pokok pengaturan yang menjadi substansi RUU. Pertama, prinsip dan asas hukum perampasan aset yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.
Kedua, pengaturan ruang lingkup dan kriteria aset terkait tindak pidana yang dapat dirampas melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, tetapi juga penipuan atau penggelapan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ketiga, RUU ini juga memuat ketentuan mengenai pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan tata cara pelaksanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. (Uci)
Informasi dalam berita ini disusun berdasarkan siaran pers yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR RI
