BKSAP DPR RI Kunjungi Kabupaten Tangerang, Serap Aspirasi Penguatan Ekonomi Daerah

PORTAL KOTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa diplomasi yang dijalankan DPR RI harus mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Menurutnya, berbagai kerja sama dan komunikasi yang dibangun di tingkat internasional perlu diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka dialog mengenai Peran Strategis Diplomasi DPR RI untuk Penguatan Ekonomi Daerah.

Kunjungan yang berlangsung di Kantor Bupati Tangerang, Banten, ini menjadi bagian dari upaya BKSAP menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pembangunan ekonomi nasional.

Baca Lainnya: 

DPR: TVRI Harus Segera Sosialisasikan Hak Siar Piala Dunia ke Hotel dan Kafe

Target Nasional但uhkan Fondasi Kokoh di Daerah

“Target besar di tingkat nasional tidak akan terwujud tanpa fondasi yang kokoh di tingkat daerah. Ketika kita berbicara tentang ekosistem industri dan investasi yang mampu memenuhi standar global, pandangan kami langsung tertuju pada Kabupaten Tangerang,” ujar Bramantyo.

Indonesia Menuju Keanggotaan OECD, Daerah Industri Jadi Ujung Tombak

Pria yang akrab disapa Bram ini menjelaskan, saat ini Indonesia tengah menjalani proses aksesi menuju keanggotaan penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Langkah tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat daya saing ekonomi, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif di tingkat global.

Menurutnya, keberhasilan agenda besar tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kesiapan daerah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, daerah-daerah industri seperti Kabupaten Tangerang memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian standar global yang diharapkan.

“Keanggotaan ini akan menjadi katalis yang mendorong pemerintah untuk terus merumuskan tata kelola kebijakan yang unggul, serta memastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lebih dari itu, langkah ini akan memastikan standar industri dan iklim investasi Indonesia melesat, sejajar dengan negara-negara maju,” tegas legislator dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Tangerang: Kota Seribu Industri, Mesin Penggerak Ekonomi Nasional

Selain itu, Bramantyo menilai Kabupaten Tangerang merupakan salah satu contoh daerah yang berhasil mengembangkan ekosistem industri dan investasi secara konsisten.

Dengan ribuan kawasan industri yang beroperasi, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta aktivitas UMKM yang berkembang, Tangerang dinilai memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain.

“Dengan julukannya sebagai Kota Seribu Industri, Tangerang bukan sekadar daerah penyangga, melainkan mesin penggerak ekonomi nasional. Narasi sukses inilah yang ingin kami bawa dalam diplomasi ekonomi kami di tingkat internasional,” ungkapnya.

Baca Lainnya: 

Komisi II DPR: Relaksasi Belanja Pegawai Daerah Perlu, Tak Ada PHK Massal PPPK

BKSAP Ingin Diplomasi yang Menjawab Kebutuhan Dalam Negeri

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kunjungan kerja BKSAP tidak hanya bertujuan memperkenalkan potensi daerah kepada dunia internasional, tetapi juga mendengar langsung berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi diplomasi maupun pembentukan kebijakan.

“Kami ingin mendengar langsung best practice, peluang, serta tantangan yang dihadapi industri dan UMKM di Kabupaten Tangerang. Kami juga ingin memastikan bahwa diplomasi yang kami lakukan di luar negeri benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di dalam negeri,” tutupnya.

Dengan sinergi antara diplomasi parlemen dan penguatan ekonomi daerah, diharapkan Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dari tingkat daerah hingga nasional.(uci)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *