Portalkota – Ada yang salah kaprah dalam beberapa pekan terakhir. Perdebatan soal film dokumenter Pesta Babi terlalu lama berkutat pada dikotomi “pro-kontra pemerintah” atau “setuju vs tidak setuju dengan kritik pembangunan”.
Padahal, ada persoalan yang jauh lebih mendasar dan sekaligus lebih penting untuk dibahas.
Soal etika. Soal hak asasi. Soal penghormatan terhadap martabat manusia.
Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Mama Yasinta Moiwend atau akrab disapa Mama Sinta, datang ke Polda Metro Jaya pada Jumat 29 Mei 2026.
Bukan untuk menggurui atau berpolitik. Ia datang untuk konsultasi hukum karena satu alasan sederhana namun sangat prinsipil: wajah dan suaranya digunakan dalam film tanpa sepengetahuan dan izin darinya.
Mama Sinta menceritakan pengalaman pahitnya dengan nada sakit hati, tapi tetap terhormat.
“Oh ya, yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4, film yang diputar di Jayapura, di Susteran Maranatha, tanpa izin dari saya,” jelas Mama Sinta di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Bagaimana ia pertama kali tahu dirinya tercantum dalam film tersebut? Bukan karena dimintai persetujuan sebelumnya. Bukan karena diinformasikan secara layak. Ia tahu persis saat seseorang mengajaknya menonton film itu.
“Yang ajak saya ke Jayapura untuk ikut kegiatan itu, itu BT (nama disamarkan, red). Jadi, setelah kita selesai kegiatan, dia ajak kita untuk nonton film Pesta Babi. Jadi, pada saat itu, saya tahu saja mau potong babi betulan, ternyata kita naik di Aula Maranatha, ternyata film yang diputar itu judulnya film Pesta Babi. Ah, di situ ada wajah saya,” ungkapnya.
Bayangkan. Mama Sinta duduk manis di kursi penonton, lalu mendadak melihat dirinya sendiri di layar lebar, ia tidak pernah dimintai izin, tidak pernah diberi tahu, tidak pernah menandatangani dokumen apa pun.
Ia hanya menjadi “objek” dalam sebuah narasi yang bahkan mungkin tidak sepenuhnya ia pahami.
“Ah, di situ saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri, kenapa wajah saya ditampilkan di depan banyak orang tanpa seizin dari saya? Itu yang saya sakit hati dan sakit jiwa sekali bersama keluarga saya,” tuturnya dengan suara bergetar.
Mama Sinta mengulangi penegasannya berkali-kali, seolah ingin memastikan tidak ada yang salah paham.
“Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali. Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka,” jelasnya.
Cobalah rasakan posisi Mama Sinta. Ia adalah seorang tokoh adat yang dihormati di tanahnya. Wajah, suara, dan citranya mewakili dirinya, keluarganya, bahkan komunitasnya.
Ketika semua itu ditampilkan ke publik tanpa seizinnya, itu bukan sekadar pelanggaran etika jurnalistik atau sinematik. Itu adalah pelanggaran terhadap martabatnya sebagai manusia.
“Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta. Jadi, itu saja yang saya sampaikan,” lanjutnya.
Tidak Pernah Tahu Akan Dilibatkan
Mama Sinta mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa rekam jejaknya akan menjadi bagian dari film dokumenter tersebut.
“Tidak pernah (tahu dilibatkan dalam film, red). Tidak ada sama sekali (ungkapan dilibatkan dalam film). Saya kaget pada saat nonton itu tanggal 8 bulan 4. Saya sendiri ketemu itu wajah saya di situ, pada saat mereka putar film itu, Pesta Babi,” ungkapnya.
Ia merasa dibohongi. Dan karena itu, ia meminta satu hal tegas yaitu pemutaran film Pesta Babi dihentikan.
“(Saya ingin pemutaran film, red) dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu,” imbuhnya.
Perdebatan publik tentang film Pesta Babi selama ini terlalu banyak diwarnai oleh polarisasi politik.
Sebagian membela karena menganggap film itu berani mengkritik kebijakan pembangunan. Sebagian lagi menolak karena dianggap menyerang pemerintah.
Tapi kehadiran Mama Sinta di Polda Metro Jaya harusnya menyadarkan kita semua bahwa ada persoalan yang lebih fundamental, siapaun pembuat filmnya, apapun isi kritiknya, sebaik apa pun niatnya, tidak ada alasan untuk menggunakan sosok seseorang tanpa persetujuan yang jelas.
Mari Jaga Indonesia dengan Menghormati Sesama
Jangan pernah anti terhadap kebebasan berekspresi. Diskusi kritis soal pembangunan, kritik terhadap pemerintah, atau sudut pandang alternatif tentang kebijakan untuk terus berlangsung. Itu adalah bagian dari demokrasi.
Namun, jangan korbankan etika dan penghormatan terhadap warga lokal hanya demi kepentingan narasi. Jangan biarkan mereka yang paling rentan di akar rumput menjadi korban.
Indonesia akan benar-benar terjaga ketika kita tidak hanya sibuk berdebat tentang ideologi, tapi juga peduli pada perasaan dan hak-hak saudara kita sendiri. Mari sama-sama jaga Indonesia dengan mulai menghormati martabat setiap individu.(uci)
