Portalkota – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperkuat komitmennya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan terpadu lintas sektor digencarkan agar program ini berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Hotel Aston Serang, Rabu 22 April 2026.
“Kami perlu memastikan seluruh kepala daerah di Banten menjadi bagian utama dari suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan program merupakan hal krusial. Menurutnya, pengawasan adalah kunci untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan MBG.
“Kami meminta BGN melibatkan daerah secara aktif dalam pengawasan. Program yang baik harus diimbangi pengawasan agar berjalan optimal. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan keseimbangan pelaksanaan,” jelasnya.
2,7 Juta Anak di Banten Telah Terima Manfaat MBG
Andra Soni mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 2,7 juta anak di Provinsi Banten telah menerima manfaat MBG setiap hari, selama lima hari dalam sepekan.
“Ini capaian luar biasa. Pemerintah daerah tidak akan mampu sendiri memberikan layanan sebesar ini kepada masyarakat tanpa dukungan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, para kepala daerah bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan program berjalan baik serta berdampak positif pada pertumbuhan anak.
Baca Lainnya:
Bea Cukai Banten Tegas Berantas Rokok Ilegal, 26 Juta Batang Dimusnahkan
BGN: Pengawasan Ketat hingga Digitalisasi
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letnan Jenderal TNI Purnawirawa Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada pengawasan ketat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kami meminta Gubernur, Bupati, Wali Kota, seluruh unsur Forkopimda hingga satgas untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan,” terangnya.
Dadang menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menyentuh seluruh rantai proses, mulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah.
Untuk itu, BGN mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota membangun sistem pemantauan berbasis digital.
“Dengan sistem digital, kepala daerah bisa memantau langsung jumlah dapur, penerima manfaat, hingga menu harian hanya melalui telepon genggam. Digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan mempercepat respons terhadap potensi masalah di lapangan,” jelasnya.
Baca Lainnya:
Gubernur Banten Andra Soni Ajak Muhammadiyah Perkuat Pendidikan Anak di Era Digital
Dorong Ekonomi Lokal dan Standar Ketat Dapur
Dadang juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui rantai pasok daerah. Bahan baku MBG harus bersumber dari potensi lokal agar memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap rantai pasok di daerah bisa terpenuhi dari peternakan, perikanan, dan sektor lokal lainnya, sehingga petani dan pelaku usaha ikut merasakan manfaat,” katanya.
BGN juga menetapkan standar ketat terhadap operasional dapur, mulai dari higienitas, kualitas gizi, hingga manajemen waktu produksi.
Setiap mitra wajib memenuhi standar tersebut, dengan mekanisme sanksi bertahap bagi pelanggaran.
“Setiap pelanggaran akan kami tindak. Mulai dari peringatan hingga penutupan operasional jika tidak ada perbaikan,” tegas Dadang.
Ia menambahkan, program MBG berorientasi pada kualitas gizi, bukan sekadar memberikan rasa kenyang.
“Yang kita kejar bukan makan kenyang, tapi makan bergizi. Komposisinya harus jelas, prosesnya benar, dan dapurnya higienis. Kami juga minta sekolah ikut mengawasi. Jika ada menu yang tidak layak, segera berikan rekomendasi kepada kami,” tutupnya.(ris)
