Portalkota – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah.
Rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) ini berlangsung di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Acara ini berfungsi sebagai forum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antar-instansi serta pengawasan aktif dari masyarakat,” tegas Benyamin.
Benyamin menilai pertemuan ini sangat relevan guna memperkuat integritas dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan senantiasa berkomitmen menegakkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
**Baca Lainnya: Peduli Kesehatan Wartawan, PWI Tangsel dan Dinkes Gelar Cek Kesehatan Gratis
“Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Tangerang Selatan, baik dari sisi layanan publik maupun pengelolaan anggaran yang dilakukan secara sangat transparan,” jelas Benyamin.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Johanes Tanak, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran publik yang akuntabel.
“Anggaran yang berasal dari rakyat harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” jelas Johanes.
Johanes juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih maraknya praktik korupsi di Indonesia, meskipun berbagai langkah penindakan dan pencegahan telah diambil.
Ia menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia yang masih rendah, yaitu 34 pada tahun 2022 dan 2023, serta hanya naik menjadi 37 pada tahun 2024.
“Namun sayangnya, masih banyak yang kurang menyadari hal ini sehingga masih kerap melakukan korupsi dalam menjalankan tugas. Ini menggambarkan bahwa tingkat korupsi di Republik Indonesia masih sangat tinggi,” tutupnya.(ris)
