Portalkota – Anggota Komisi X DPR RI Agung Widiyantoro menyoroti sejumlah persoalan kronis dalam dunia pendidikan nasional yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Menurutnya, cita-cita Indonesia maju dan sejahtera hanya dapat terwujud jika sektor pendidikan mendapat perhatian serius, baik dari sisi kebijakan maupun politik anggaran.
Agung mengungkapkan bahwa kegiatan reses ini dimanfaatkan untuk memotret secara langsung kondisi pendidikan di lapangan.
“Tujuan kunjungan kami dalam rangka reses ini adalah ingin memotret dari dekat seperti apa wajah pendidikan kita. Ternyata masih banyak persoalan yang menjadi PR kita bersama, jika kita ingin meraih peradaban yang baik,” ujarnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (24/2/2026).
Baca juga:
Alfamart dan Baby Happy Perkuat Program Sahabat Posyandu, Sasar Lebih dari 6.000 Ibu dan Anak
Politik Anggaran dan Kesejahteraan Guru Jadi Sorotan
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan tidak boleh setengah-setengah.
Menurutnya, diperlukan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal alokasi anggaran.
“Pendidikan harus mendapatkan perhatian dari sisi politik anggaran, dari kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan yang memadai,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa guru merupakan kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jika kualitas guru terpenuhi secara sistematis dan terstandar, maka output pendidikan pun akan meningkat secara signifikan.
“Kalau gurunya berkualitas, saya yakin output pendidikan juga akan berkualitas. Pada ujungnya kita akan mendapatkan anak-anak yang pintar, memiliki kemampuan dan daya saing,” terangnya.
Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Standarisasi Guru
Agung juga menyoroti pentingnya kurikulum berbasis kompetensi agar lulusan memiliki daya saing yang kuat.
Ia menekankan bahwa kemampuan siswa harus dapat dibandingkan tidak hanya antar daerah, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional.
“Bagaimana kurikulum memiliki basis kompetensi, sehingga output anak-anak kita memiliki kemampuan yang bisa dibandingkan bukan hanya antar daerah, tetapi juga secara nasional dan internasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi pola penetapan kebutuhan guru yang selama ini dinilai masih bersifat top down.
Menurutnya, Indonesia belum memiliki norma dan standarisasi yang jelas mengenai kebutuhan ideal seorang guru agar dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal.
“Selama ini pola penetapan kebutuhan guru cenderung top down. Kita belum punya norma dan standarisasi yang jelas, berapa kebutuhan ideal agar kita bisa mendapatkan guru yang berkualitas,” tutupnya.(ris)
