Portalkota — Komisi II DPR RI menyoroti tingginya usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari berbagai daerah, yang mencapai 42 provinsi, 252 kabupaten/kota, 36 kota, dan 6 daerah istimewa atau otonomi khusus.
Namun, di tengah banyaknya usulan tersebut, capaian pembangunan di empat DOB yang sudah terbentuk di Papua dinilai belum sesuai target.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menekankan bahwa penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait penataan daerah dan desa merupakan hal yang mendesak.
“RPP penataan daerah dan desa belum diselesaikan pemerintah. Kami berharap rekomendasinya segera keluar sehingga bisa menjadi acuan bagi Komisi II, serta sebagai dasar pengusulan dan pembentukan DOB, paling lambat awal tahun 2026,” ujar Bahtra dikutip dari Parlementaria, Senin (8/12/2025).
Berdasarkan hasil evaluasi melalui dua kali kunjungan kerja ke empat DOB di Papua, Komisi II menilai capaian pembangunan infrastruktur seperti kantor gubernur, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan perangkat daerah masih jauh dari target.
**Baca Lainnya: Literasi Nuklir Rendah, DPR RI: BRIN Harus Lebih Aktif Edukasi Publik
“Hampir 80 persen pegawai masih didominasi OAP (orang asli Papua). Laporan yang kami terima juga belum menunjukkan target pemerintah pusat dan daerah tercapai,” ungkapnya.
Komisi II juga menyoroti lambatnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di banyak daerah, yang berdampak pada terhambatnya pembangunan fasilitas dan pengembangan wilayah.
Oleh karena itu, Komisi II mendesak agar penyusunan RTRW segera diselesaikan.
Di sisi lain, Komisi II juga mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu mencapai fungsional penuh pada 2028 berdasarkan Perpres 19 Tahun 2025.
“Kami berharap saat Komisi II bersama Komisi V melakukan kunjungan ke IKN kembali, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain penyediaan infrastruktur pemerintahan dan percepatan pemindahan ASN sudah terselesaikan. Termasuk penyelesaian gedung legislatif dan fasilitas pendukung lainnya,” tutupnya.(ris)
