Portalkota – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyambut baik keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Ia juga menyatakan sepakat agar pelaksanaan MBG disalurkan berbasis dapur di sekolah.
“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles Honoris, dilansir dari laman resmi DPR RI, Senin (8/6/2026).
Baca Lainnya:
Kepala BGN Pastikan MBG Berjalan Efektif, Tepat Sasaran, dan Berkelanjutan
BGN Fokus Benahi Dapur yang Ada, Tingkatkan Standar dan SDM
Sebagaimana diketahui, BGN memutuskan untuk melakukan moratorium pembangunan dapur baru MBG. BGN memilih merapikan dan mengevaluasi dapur yang ada sebelum membuka pembangunan baru.
Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar SPPG hingga perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).
Tak hanya itu, BGN disebut akan menggeser fokus dari target kuantitas 82,9 juta penerima menjadi prioritas intervensi gizi berkualitas, khususnya bagi kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, balita) dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) .
Refocusing Penerima Manfaat Agar Tidak Membebani APBN
Charles mengapresiasi evaluasi yang dilakukan BGN tersebut karena refocusing penerima manfaat bertujuan agar tidak membebani APBN.
“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.
Menurut Charles, moratorium pembangunan dapur baru MBG patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, memperbaiki SOP, meningkatkan kualitas SDM, serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ungkap Charles.
Baca Lainnya:
Anggota Komisi III DPR Abdullah Dorong Kepala BGN Baru Bangun Sistem Antikorupsi
MBG Tidak Harus Universal, Tapi Instrumen Intervensi Gizi
Lebih lanjut, sebagai pimpinan komisi bidang kesehatan dan gizi DPR, Charles menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan.
Hal ini menjadi sorotannya karena program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal.
“Melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi. Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur,” lanjutnya.
Atas dasar tersebut, ia menyatakan mendukung arah baru kebijakan BGN untuk mempertajam sasaran penerima manfaat.
“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegasnya.(uci)
