Portalkota-Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara komprehensif agar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikannya menanggapi desakan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD, mengenai pentingnya pembenahan di tubuh Polri.
“Transformasi dari dalam sampai keluar harus dilakukan untuk perbaikan yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari laman resmi DPR RI pada Rabu (24/9/2025).
Reformasi Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
Puan menilai reformasi Polri sebagai agenda jangka panjang yang vital, mengingat institusi ini bersentuhan langsung dengan rakyat.
**Baca Lainnya: Ini Jadwal Pidato Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB
Setiap langkah perbaikan, menurutnya, harus dirancang untuk menjawab tuntutan publik akan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Intinya kita semua punya tanggung jawab bersama untuk memperbaiki. DPR akan mendukung langkah-langkah yang terbukti memberikan manfaat bagi bangsa,” tegas Puan.
DPR Siap Gunakan Fungsi Pengawasan
Puan juga menekankan bahwa reformasi tidak boleh hanya bersifat parsial, tetapi harus mencakup aspek kelembagaan, prosedural, budaya organisasi, pola rekrutmen, hingga integritas aparat.
DPR, lanjut Puan, siap menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan reformasi Polri berjalan sesuai harapan rakyat.
“Reformasi harus membawa Polri semakin dipercaya publik. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya,” terangnya.
Isu reformasi Polri telah mengemuka sejak era reformasi 1998, namun hingga kini masih menyisakan tantangan terkait penyalahgunaan wewenang dan transparansi.
Dengan komitmen dari berbagai pihak, transformasi menyeluruh di tubuh Polri diharapkan dapat terwujud.(ris)
